Sangatlah penting untuk diahami bagi setiap kepala desa tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bersama Komisi XI DPR RI menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Ciamis, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut di hadiri oleh Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem Dr Sohibul Imam CPA , Bupati Ciamis diwakili Kadis DPMD Ciamis Asep Kholid Fajari, Inspektorat Ciamis, Para Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Ciamis.
Sosialisasi bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu,
Dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan Dana Desa itu di isi dengan berbagai diskusi terbuka tentang tata cara pengelolaaan tentang keuangan desa .
Asep Kholid Fajari Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, menyampaikan ,dalam tata kelola keuangan desa nilai anggaran meskipun satu rupiah pun dana desa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, karena itu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang perlu di pertanggung jawabkan.
“Mewakili Pemerintah Kabupaten Ciamis Kami berkomitmen terus mendorong pemerintah desa agar dalam mengelola Anggaran Keuangan Dana Desa dengan transparan demi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya
Sedangkan Eydu Oktain Panjaitan BPK RI Jawa Barat dalam pemaparannya mengatakan bahwa BPK RI bukan hanya berperan sebagai pemeriksa keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan bagi pemerintah desa , agar Pengelolaan Keuangan Desa berjalan sesuai aturan yang ada,”katanya.
“BPK bukan hanya memeriksa, tetapi juga memberikan pembelajaran agar tidak terjadi kesalahan administrasi atau penyalahgunaan anggaran yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari ,”ujar Eydu.
Dengan akuntabilitas, pengelolaan dana desa dapat dilakukan sesuai aturan, menghindari penyimpangan, dan memastikan program berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. (SandiGow)
0 Komentar