 |
| Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. |
MASAGI NEWS BEE - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengimbau pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat konsistensi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Ia menekankan bahwa seluruh program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berbasis pada perencanaan yang matang dan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Tidak boleh ada program di APBD yang tiba-tiba muncul tanpa dasar perencanaan di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya,” pesan Wiyagus dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jabar Tahun 2027 di Bandung, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, penyelarasan ini penting agar sistem perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah berjalan berkesinambungan dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Wiyagus mengapresiasi capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional. Namun, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tergolong tinggi, yakni 6,77 persen. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi ke depan harus lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
Terkait program prioritas nasional, Wiyagus juga menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi ini dinilai bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.
“Mari kita bekerja dengan penuh integritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Penulis : SndGow
0 Komentar